cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
+6281296890687
Journal Mail Official
hukumresponsif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1A Cirebon,45132 Jawa Barat-Indonesia, Kampus 3 Gedung Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 20891911     EISSN : 27234525     DOI : http://dx.doi.org/10.33603/responsif
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
HUKUM RESPONSIF diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati. HUKUM RESPONSIF tujuannya merupakan kumpulan karya tulis ilmiah hasil riset maupun konseptual bidang ilmu hukum dengan ruang lingkup Hukum pidana, Hukum perdata, Hukum tata negara, Hukum administrasi negara, Hukum international, Hukum masyarakat pembangunan, Hukum islam, Hukum bisnis, Hukum acara, dan Hak asasi manusia. HUKUM RESPONSIF menerima tulisan dari para akademisi maupun praktisi dengan proses blind review, sehingga dapat diterima disetiap kalangan dengan penerbitan jurnal ilmiah berkala terbit setiap dua kali dalam setahun periode Februari dan Agustus dengan nomor p-ISSN 2089-1911 serta e-ISSN 2723-4525.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif" : 3 Documents clear
KAJIAN KRITIS DAMPAK KEBIJAKAN IZIN USAHA RITEL (MINIMARKET) TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN Agus Dimyati
Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v5i1.1110

Abstract

ABSTRACTThe growth of modern stores, especially minimarket type, recently has grown up not only in big cities but also in a town. Since the distance between traditional retail and the minimarket in in a same range of services, it will influence the community preferences in determining a place to shop. The purpose of this study is to investigate the characteristics of traditional retail and minimarket, public perception and preference towards them, and also to understand the effect of the minimarket existence to the traditional retail associated with a range of services. This study uses many method of research such as IPA, crosstab, modern retail’s impactsanalysis, and service coverage overlay. Each trading facilities, both traditional and modern retail has their advantages and disavantages based on the variables assessed by the consumer. There is a changes of trend in shopping destination selection preferences before and after the expansion of minimarket. District. Based on the rangeg of services, it is known that the greater service range of minimarket, it will effect to the much more traditional retail that is influence by the range of services. One of minimarket in the region Blimbing District has effected to the four traditional stores surrounding them, with an average of 57.29% friction. Based on the result from his research, when the traditional retail is near from minimarket, the biggest effect is on consumer whocome in every each day. Keyword: Impact, Traditional retail, Mnimarket, Range of service
PEMOLISIAN BERBASIS MASYARAKAT SUATU FOKUS PADA EFEKTIFITAS PENGENDALIAN KEJAHATAN DI INDONESIA moh. sigit gunawan
Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v5i1.168

Abstract

AbstractDalam judul makalah ini disebutkan fokus pada efektifitas dengan maksud mengerjakan sebuah sesuatu dengan benar namun tidak berarti “doing the right thing” dikalahkan. Dalam hal ini peran polisi tidak sendiri tetapi melibatkan peran aktif dan melakukan bersama-sama dengan masyarakat. Rumusan tugas pokok tersebut bukan urutan sebuah prioritas, melainkan ketiga-tiganya sama pentingnya. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat di dalam lingkungannya. Pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam hal ini pihak kepolisan seharusnya lebih mengembangkan taktik proaktif untuk menangani tindak kejahatan yang tidak dapat diselsaikan dengan cara reaktif. Pertemuan dengan masyarakat merupakan perekat sekaligus dapat mencairkan hubungan antara Polisi dengan masyarakat yang dilayaninya. Dalam pertemuan banyak dikemukakan gagasan, pertanyaan,serta pendapat yang terkadang menjadi masukan bagi kalangan Kepolisian dalam menjalankan tugas maupun fungsinya.Pemahaman Pemolisian Berbasis Masyarakat dapat membuat kreatifitas yang berupa tumbuhnya inisiatif masyarakat dan Kepolisian untuk membuat organ dalam melakukan kerja yang lebih efektif dan efesien dalam penanganan kejahatan dan pengendalian kejahatan dan merupakan sebuah pembaharuan hukum terutama dalam Hukum Acara Pidana. Pendekatan kultural memang dipakai untuk mempertajam persoalan keamanan dalam konteks tanggung jawab komunitas. Jika dihimpun kegiatan Pemolisian Berbasis Masyarakat ini telah memberikan sinyal yang tegas; bahwa perubahan hukum bukan kerja tunggal aparat, bukan kerja tunggal pengambil kebijakan melainkan kerja bareng dengan masyarakat.Kata Kunci : Efektifitas dan Efesiensi,pengendalian, tugas dan peran fungsi, aktif dan cepat, masyarakat 
Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Di Dalam Proses Legislasi Pasca Amandemen Uud 1945 montisa mariana
Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v5i1.120

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengalami pergeseran fungsi dan wewenang sesudah Amandemen UUD 1945. Hal ini terlihat di dalam proses pembuatan perundang-undangan (legislasi). Sebelum UUD 1945 diamandemen, kekuasaan legislasi terletak di tangan Presiden (eksekutif) dengan merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Namun setelah UUD 1945 diamandemen, proses legislasi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan merujuk kepada Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang”. Hal ini merupakan salah satu bentuk penguatan fungsi DPR di dalam proses legislasi pasca Amandemen UUD 1945.Kata Kunci : DPR, Presiden, Legislasi, Amandemen UUD 1945

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017): Hukum Responsif Vol 8, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 6, No 3 (2015): Hukum Responsif Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif Vol 4, No 2 (2012): HUKUM RENSPONSIF Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif More Issue